Rocky Gerung Prediksi Warga Dilarang Mudik Sampai Lebaran 2024

SuaraBali.id - Rocky Gerung prediksi warga dilarang mudik sampai Lebaran 2024. Hal ini melihat efektivitas vaksin di Indonesia lambat.

Rocky Gerung menilai kegagalan Pemerintah Jokowi mengatasi covid-19. Sejak awal desain penanganan covid di Indonesia sudah keliru.

“Kalau kita baca laporan internasional, Indonesia berada di posisi paling bawah berkaitan dengan efektivitas vaksin. Bahkan, disebut baru 2023 atau awal 2024, signifikansi vaksin terasa,” kata Rocky Gerung di saluran Youtube-nya dikutip, Jumat (7/5/2021).

Itu artinya, masih akan ada 2 Lebaran ke depan, dan dua Lebaran ke belakang yang harus direlakan rakyat Indonesia untuk tidak mudik, bertemu keluarga tercinta.

Baca Juga: Tambah 783 Pasien, Kasus Corona di Jakarta Capai 414.106 Orang

“Orang tentu akan cemas. Sebab dari awal Pemerintah sebetulnya enggak ngerti, mau bikin apa sebetulnya,” katanya.

Keadaan ini secara sosiologi juga mudah dibaca oleh investor sebagai hal yang buruk. Kata Rocky, apabila investor membaca kondisi di Indonesia, apalagi Pemerintah sampai menggunakan kekerasan untuk menghalau orang untuk mudik, itu artinya mereka bisa melihat RI punya potensi kerusuhan.

Adapun kerusuhan yang dimaksud, diakibatkan dari pandemi, lalu kerusuhan akibat sentimen ras, hingga karena ekonomi tetap macet hingga kini.

Semua kemudian menjadi satu paket karena inkonsistensi Pemerintah dalam melakukan penanganan terhadap covid.

Bukan cuma itu, rakyat juga kata Rocky dianggap telah dibuat geram dengan bisa lolosnya warga China ke Indonesia baru-baru ini. Mereka bahkan bisa men-charter pesawat khusus ke Tanah Air.

Baca Juga: Lepas Gelang Penanda Sedang Karantina, Wanita Ini Didenda Rp 17 Juta

“Alasan Pemerintah, mereka bisa masuk ke Indonesia dari Wuhan, karena berstatus pekerja, dan bisa menunjukkan surat keterangan bebas covid. Padahal kalau itu (surat bebas covid), orang Indonesia juga bisa menunjukkannya,” kata dia.

Pada kesempatan itu Rocky lantas menyinggung bagaimana Pemerintah tidak peka dengan kebutuhan mudik rakyatnya. Banyak orang yang menganggap kalau ada sebagian orang yang tak adil, karena satu hal bisa mengakses dan yang lain tidak.

Padahal, mudik merupakan bagian dari ibadah untuk bersilaturahmi, menjaga kesehatan mental setelah setahun tak bertemu, termasuk kesempatan buruh untuk melepas rindu usai disiksa kapitalisme kota selama setahun.

Tetapi rindu itu terpaksa harus dipupus oleh penjagaan Polisi, Tentara, sampai Panser di perbatasan pintu masuk dan keluar. Dan pada kondisi ini, tentu bakal berpeluang memperluas dimensi konflik batin seseorang.

“Inilah yang cuma bisa dilihat Pemerintah, mereka cuma bisa melihat pohon, tanpa bisa melihat hutan,” kata dia.

Sebetulnya orang akan memahami pelarangan ini jika Pemerintah sudah jalan dengan benar soal konsistensi penanganan covid. Tetapi, yang terjadi belakangan, orang justru melihat sebaliknya.

Kalau banyak orang nekat untuk tetap mudik, dengan beragam cara, maka kata Rocky, sudah ada kegagalan kultur hukum. Sebab kalau ada kesadaran hukum di kalangan masyarakat, tak mungkin Pemerintah sampai tega melibatkan panser untuk menjaga penyekatan.

“Panser itu lambang ketakutan, bukan persuasi. Hukum gagal maka tidak akan dihormati oleh rakyat,” katanya.

Belum lagi sikap aparat yang dinilai tidak dibekali dengan pengetahuan persuasi, bahwa apa yang dilakukan Pemerintah bermaksud baik. Bukan dengan bahasa yang saat ini dipakai Pemerintah, yakni melafalkan ucapan berupa ancaman. Ini, kata Rocky, tentu tidak berpendekatan pada kemanusiaan.