Dokter Tirta Tak Yakin Larangan Mudik Lebaran Efektif, Hamburkan Duit

SuaraBali.id - Dokter Tirta tak yakin larangan mudik lebaran turunkan kasus COVID-19. Malah Dokter Tirta menilai pengawasan orang tidak mudik akan sangat sulit, terutama yang tinggal di luar Jakarta.

Dokter Tirta membayangkan pemerintah harus pasang GPS ke mobil untuk mengawasi pergerakan warga. Atau dengan cara lain yang rumit untuk bisa awasi warga tidak mudik.

“Mosok kita nempelin GPS tiap mobil atau di gerbang tol ditutup gitu. Kayaknya sulit deh, itu malah menghamburkan-hamburkan uang untuk pengamanan,” ujarnya.

Hal itu dikatakan Dokter Tirta dalam kontennya di TikTok akun @tirtacipeng, dia mengakui pemerintah memang punya niatan baik dengan melarang mudik, yakni upaya mencegah penularan Covid-19.

Baca Juga: Mau Ibadah ke Tanah Suci, Calon Haji Indonesia Wajib Divaksin Covid-19

Dokter Tirta juga mempertanyakan pengawasan warga Indonesia yang dilarang mudik. Dokter Tirta mengulas larangan mudik yang dikeluarkan pemerintah.

Namun dia memprediksi, penerapannya bakal sulit, apalagi menurut pengalamanna yang sering bepergian lewat jalur darat.

“Sebenarnya niatnya baik tapi implementasi melarang mudik gimana ya,” ujarnya, Jumat (26/3/2021).

Tirta pun mengulasnya dengan empat poin. Pertama, petugas bakalan ribet untuk mengawasi masyarakat yanga nekat mudik.

Selanjutnya, apabila da masyarakat yang nekat mudik, lantas bagaimana sanski yang diberikan. Bakalan repot banget petugas tuh, kata Dokter Tirta gitu.

Baca Juga: Pedangdut Cita Citata Diperiksa KPK Terkait Kasus Korupsi Bansos

“Sanksinya apa? mosok semua orang disanksi karena mudik,” jelasnya.

Dokter Tirta pun heran, kalau mudik dilarang kenapa diberi peluang dengan adanya hari libur atau cuti Lebaran. Dan selanjutnya, Tirta nggak yakin penerapan larangan mudik ini bakalan tegas di lapangan.

“Di Jakarta tegas, di luar Jakarta hemmmm…..,” ujar Dokter Tirta sangsi.

Maka dari itu, Dokter Tirta meminta pemerintah sebaiknya evaluasi deh larangan mudik.

Perlu ditimbang ulang, dan sebaiknya aturan pencegahan penularan dibicarakan dengan kepala daerah, itu lebih baik.

“Jadi saran saya pemerintah harus lebih baik evaluasilah. Pemerintah baiknya berkoordinasi dengan kepala daerah untuk pencegahan dan penularan Covid-19,” kata dia.

Mulai 6-17 Mei 2021 Pemerintah resmi melarang Mudik Lebaran tahun 2021. Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan risiko penularan Covid-19.

Sejauh ini angka penularan dan kematian Covid-19 masih tinggi terutama pasca libur panjang.

"Cuti bersama idul fitri satu hari ada, tapi enggak boleh ada aktivitas mudik. Pemberian bansos akan diberikan," ungkap Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy di Jakarta dikutip dari Terkini.id, Jumat (26/3/2021).

Muhadjir Effendy mengungkapkan, aturan resmi tentang larangan mudik akan diatur lebih lanjut oleh Polri dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Mekanisme pergerakan orang dan barang akan diatur kementerian dan lembaga terkait. Untuk kegjatan keagaman dalam rangka menyambut Ramadan akan diatur Kemenag, dan berkonsultasi dengan organisasi keagamanan," kata Muhadjir Effendy.

Kebijakan melarang mudik lebaran ini, menurut Muhadjir, diambil sesuai arahan Presiden joko Widodo, Selasa (23/3/2021) lalu.

"Ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan. Berlaku untuk seluruh ASN/TNI-Polri karyawan swasta maupun pekerja mandiri dan seluruh masyarakat," ujarnya.

Muhadjir Effendy mengatakan, seluruh kementerian dan lembaga akan mempersiapkan komunikasi publik yang baik mengenai peniadaan mudik ini.

"Larangan mudik akan dimulai pada tanggal 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021 dan sebelum dan sesudah hari dan tanggal itu diimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pergerakan atau kegiatan-kegiatan yang keluar daerah sepanjang kecuali betul-betul dalam keadaan mendesak dan perlu," katanya.

Presiden Joko Widodo sebelumnya juga mengingatkan jajaran kepala daerah soal masih tingginya risiko penularan covid-19.

Meski saat ini Indonesia terus mengalami penurunan angka harian positif covid-19, dia meminta agar semua pihak tetap waspada.

Jangan sampai, dengan turunnya angka penularan harian ini membuat semua jajaran kepala deerah dan pemerintah lengah, sebab resiko penularan covid-19 masih tetap ada.