- Mendagri Tito Karnavir dan Dirjen Bina Adwil meninjau penanganan gempa Sikka di NTT pada Rabu, 19 Agustus 2026.
- Mendagri mengapresiasi sistem pendataan Pemkab Sikka yang dinilai detail, tersentralisasi, serta mencakup kebutuhan seluruh pengungsi secara lengkap.
- Pemerintah pusat menekankan pentingnya validitas data kerusakan bangunan dari kepala desa guna mempercepat penyaluran bantuan serta rehabilitasi.
SuaraBali.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Dirjen Bina Adwil) Kemendagri Safrizal ZA terus mengawal penanganan dampak gempa bumi tektonik di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dalam kunjungan ke Pos Komando (Posko) Tanggap Darurat Gempa Bumi Tektonik di Maumere, Rabu (19/8/2026), Mendagri mengapresiasi sistem manajemen dan pendataan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sikka.
Sementara itu, Dirjen Bina Adwil Safrizal ZA menekankan pentingnya memastikan pendataan kerusakan dilakukan secara cepat, detail, dan valid sebagai dasar percepatan penyaluran bantuan hingga pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Mendagri menilai data yang disajikan di Posko Tanggap Darurat Sikka telah menggambarkan kondisi di lapangan secara cukup lengkap.
Baca Juga:Tim SAR dan K-9 Dikerahkan Bantu Pencarian Korban Gempa NTT
Data tersebut mencakup sebaran titik pengungsian, jumlah pengungsi, kondisi terkini masyarakat terdampak, bantuan yang masuk dan keluar, hingga kebutuhan warga di setiap desa dan kecamatan, termasuk wilayah kepulauan seperti Pulau Palue.
"Ini saya lihat datanya detail sekali ini dan bagus ya. Tersentralisir di sini. Artinya, manajemen untuk penanganan bencana sekali lagi cukup bagus di sini," ujar Mendagri usai menerima paparan dari jajaran Pemkab Sikka, Rabu (19/8/2026).
Mendampingi Mendagri sejak 17 Agustus 2026, Dirjen Bina Adwil Safrizal ZA menilai sistem pendataan tersebut perlu terus diperkuat. Menurutnya, pengalaman dalam penanganan berbagai bencana, termasuk bencana hidrometeorologi di Aceh, menunjukkan bahwa kecepatan dan ketepatan pendataan menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan percepatan penyaluran bantuan kepada masyarakat.
Safrizal menjelaskan, pendataan tidak hanya berkaitan dengan jumlah warga terdampak, tetapi juga harus mencakup tingkat kerusakan rumah dan bangunan, baik kategori rusak ringan, sedang, maupun berat. Seluruh data tersebut juga perlu dilengkapi dengan titik atau lokasi kerusakan secara jelas.
"Wilayah yang cepat pendataan, maka akan cepat juga bantuan disalurkan. Untuk itu Bapak Menteri dalam setiap dialog dengan penyintas gempa selalu mengingatkan pemerintah butuh data yang valid dan cepat yang dilakukan oleh kepala desa," ujar Safrizal ZA.
Baca Juga:Pemprov NTT Tetapkan Status Tanggap Darurat Gempa Selama 14 Hari
Arahan tersebut sejalan dengan perhatian Mendagri terhadap pentingnya kesiapsiagaan Pemda dalam menghadapi kemungkinan gempa susulan. Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa susulan masih berpotensi terjadi di Pulau Flores dalam kurun waktu dua minggu hingga satu bulan ke depan.
Karena itu, Mendagri meminta jajaran pemerintah daerah untuk tidak memaksakan warga yang masih merasa khawatir kembali menempati rumah mereka. Menurutnya, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas selama kondisi belum sepenuhnya dinyatakan aman.
"Jangan paksa masyarakat untuk tidur di dalam. Kalau mereka mau di luar, di tenda, di tempat yang aman, silakan. Jangan dipaksa. Sambil kasih makan, kelengkapan mereka minum dan lain-lain yang mendasar," tuturnya.
Di sisi lain, Dirjen Bina Adwil Safrizal ZA menekankan bahwa masa tanggap darurat harus dimanfaatkan untuk membangun basis data yang kuat dan terintegrasi. Pendataan yang dilakukan hingga tingkat desa dinilai penting agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki gambaran yang sama mengenai tingkat kerusakan dan kebutuhan masyarakat.
Menurut Safrizal, keterlibatan kepala desa dan perangkat di tingkat paling dekat dengan masyarakat menjadi bagian penting dalam mempercepat proses verifikasi data. Dengan data yang akurat, kebutuhan mendesak masyarakat dapat segera dipetakan, sementara pemerintah juga dapat mulai menyiapkan tahapan penanganan pascabencana.
Sementara itu, Mendagri meminta Pemda untuk terus memperbarui data kerusakan secara berkala. Data mengenai kondisi rumah warga, bangunan pemerintah, sekolah, tempat ibadah, fasilitas kesehatan, serta infrastruktur lainnya akan menjadi dasar penting dalam mempersiapkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
