SuaraBali.id - Aksi tentara Myanmar makin kejam di tengah kudeta. Gadis 7 tahun ditembak mati tentara Myanmar di rumahnya.
Seorang anak perempuan berusia tujuh tahun tewas karena luka tembak.
Pada Myanmar Now, saudari anak itu mengatakan tentara menembak ayah mereka tapi anak tersebut sedang duduk dipangkuannya di rumahnya. Dua orang juga tewas dibunuh di distrik tersebut.
Hal itu menyulut kemarahan besar aAktivis Myanmar. Mereka berencana kembali menggelar unjuk rasa antikudeta termasuk protes hening dengan meminta pengusaha menutup toko mereka dan meminta warga diam di rumah.
Baca Juga:Anak Perempuan 7 Tahun Tewas Ditembak Aparat Keamanan di Myanmar
Rencana ini digelar satu hari usai seorang anak perempuan berusia 7 tahun tewas di rumahnya saat petugas keamanan melepaskan tembakan untuk membubarkan demonstrasi di Kota Mandalay.
Pengunjuk rasa pro-demokrasi di distrik komersial Kota Yangon dan Thahton juga menggelar aksi menyalakan lilin.
Aksi itu digelar setelah pegawai perusahaan penyediaan upacara pemakaman di Mandalay mengatakan kekerasan petugas keamanan menelan korban termuda sejauh ini.
Junta militer tidak menanggapi permintaan komentar mengenai peristiwa tersebut. Saat ini unjuk rasa kerap berakhir dengan aksi kejar-mengejar mematikan antara aktivis pro demokrasi dengan tentara. Para aktivis pun mengganti taktiknya dengan menggelar aksi hening.
"Tidak keluar rumah, tidak ada toko yang buka, tidak bekerja, semuanya tutup, hanya untuk satu hari," kata ilustrator dan aktivis, Nobel Aung, Rabu (24/3).
Baca Juga:Kudeta Myanmar: Aksi Protes Massa Gagal Raih Solidaritas Global
Berdasarkan unggahan di media sosial banyak usaha mulai dari jasa angkutan hingga apotik akan tutup.
Kudeta 1 Februari telah memicu kecaman masyarakat internasional karena tidak hanya memperlambat transisi Myanmar menuju negara demokrasi tapi militer juga menggunakan kekerasan mematikan untuk membungkam oposisi.
Militer berusaha membenarkan kudeta dengan mengklaim pemilu yang dimenangkan partai National League for Democracy (NLD) November 2020 lalu diwarnai kecurangan.
Komisi pemilihan umum sudah membantah klaim tersebut. Militer menahan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi dan pemimpin-pemimpin NDL lainnya.
