- KPK menyelidiki dugaan korupsi tambang emas ilegal di Lombok Barat dengan memeriksa sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat.
- Penyelidikan yang mencakup pemeriksaan saksi di Mataram ini berawal dari peninjauan lapangan bersama Gakkum LHK Jabalnusra pada Oktober 2024.
- DLHK NTB mendata 25 titik tambang ilegal seluas 98,19 hektare di Sekotong dengan estimasi omzet mencapai Rp90 miliar per bulan.
SuaraBali.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi dalam aktivitas pertambangan emas ilegal di kawasan perbukitan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Penyelidikan saat ini difokuskan pada pengumpulan keterangan dari sejumlah pihak, termasuk tokoh masyarakat dan pejabat Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
"Untuk itu (kasus tambang), masih penyelidikan," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui sambungan telepon dari Mataram, Selasa (17/11).
Budi menjelaskan, penyidik masih meminta keterangan untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan tanpa izin tersebut.
"Kami masih fokus permintaan keterangan," ujarnya.
Ia membenarkan sejumlah pihak yang dimintai keterangan berasal dari kalangan tokoh masyarakat dan pejabat pemerintah daerah setempat.
"Ya, ada beberapa pihak (termasuk tokoh masyarakat dan pejabat Lombok Barat)," katanya.
Dalam rangkaian penyelidikan, KPK telah meminta keterangan sejumlah saksi di Gedung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB, Kota Mataram.
Mereka di antaranya mantan Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun yang diperiksa pada awal Agustus 2026. Sehari sebelumnya, KPK juga meminta keterangan mantan Asisten II Sekretariat Daerah Lombok Barat, Rusditah.
Baca Juga: WN Amerika Promosikan Lahan di Kintamani Bangli
25 Titik Tambang Ilegal Terdata
Penyelidikan KPK terhadap aktivitas tambang emas di Sekotong bermula dari peninjauan lapangan bersama Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Gakkum LHK Jabalnusra) pada awal Oktober 2024.
Peninjauan dilakukan di sejumlah lokasi perbukitan Sekotong yang diduga mengandung konsentrat logam mulia berupa emas.
Dalam kegiatan tersebut, KPK bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB memasang papan pengawasan di sejumlah titik pertambangan sebagai bagian dari upaya pengawasan aktivitas tambang yang diduga tidak memiliki izin.
Berdasarkan pendataan DLHK NTB, terdapat 25 titik tambang ilegal di kawasan Sekotong dengan luas keseluruhan mencapai 98,19 hektare.
Lokasi pertambangan tersebut tersebar di Desa Buwun Mas, Desa Pelangan, dan Desa Persiapan Blongas.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bisnis Pejabat dan Proyek Negara, Membongkar Konflik Kepentingan di Balik Kontrak RANS Entertainment
- Tol LematangPelabuhan Panjang Dikebut, Kunci Hilirisasi dan Wisata 50 Juta Orang
- Eks Menkeu Purbaya Unggah Video Pakai Lagu Negoro Angin, Netizen: Bau-baunya Wapres Baru Nih
- Koalisi Kompak Serahkan Kursi Wapres ke Gerindra: Seminggu Lagi Bakal Ketahuan
- Raffi Ahmad Kibarkan Bendera Putih Siap Diperiksa BPK: Ariel, Desta, Gading Siapkan Rp15 M
Pilihan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Detik-detik Mengharukan: Gibran Membungkuk, Cium Tangan, dan Peluk Erat Prabowo di Istana
Terkini
-
KPK Selidiki Tambang Emas Ilegal di Sekotong, Potensi Omzet Capai Rp1,08 Triliun Setahun
-
52 Tahun Tragedi Pan Am 812 di Bali: Ban Pesawat Utuh hingga Syal Korban Masih Berserakan
-
Pemandu Wisata Temukan Bangkai Pesawat di Jalur Air Terjun
-
Kenapa Cuaca Terasa Sumuk hingga Malam di NTB? Ini Penjelasan BMKG
-
Iming-iming Kerja di PDAM Berujung Dugaan Pemerkosaan di Rumah Dinas Bupati Kupang, Ini Kronologinya