Lombok Tengah Masih Siaga Kekeringan

SuaraBali.id - Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), masih mempertahankan status siaga kekeringan meskipun hujan mulai mengguyur sejumlah wilayah pada akhir Oktober 2026.

Hujan yang turun belum mampu memulihkan ketersediaan air bersih, terutama pada sumur milik warga yang terdampak kemarau panjang.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Tengah Zaenal Mustakim mengatakan, hujan telah terjadi secara merata di 12 kecamatan.

Namun, dampaknya terhadap ketersediaan air masyarakat masih terbatas.

"Lombok Tengah masih siaga kekeringan, karena hujan yang terjadi pada pekan kemarin itu belum begitu berdampak terhadap kondisi air sumur masyarakatnya," kata Zaenal di Lombok Tengah, Rabu (4/11).

Menurut dia, hingga awal November, sejumlah warga masih membutuhkan bantuan air bersih.

Karena itu, BPBD bersama perusahaan daerah air minum (PDAM) tetap melakukan distribusi setiap hari berdasarkan permintaan masyarakat.

"Warga saat ini masih membutuhkan bantuan air bersih," ujarnya.

Zaenal menyebutkan, BPBD bersama PDAM rata-rata menyalurkan empat tangki air bersih setiap hari untuk memenuhi kebutuhan warga.

Baca Juga: Cuan Puluhan Miliar! Jambu Mete dari Lahan Kering NTB Kini Tembus Pasar Internasional

Secara akumulatif, bantuan air bersih yang telah didistribusikan selama musim kemarau hingga awal musim hujan mencapai lebih dari 100 tangki.

BPBD Lombok Tengah menetapkan status siaga kekeringan mulai 1 Juli hingga Desember 2026.

Penetapan tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan dampak kekeringan tetap berjalan selama masa peralihan musim.

Lombok Tengah menjadi salah satu wilayah dengan dampak kekeringan terluas di NTB. Dampaknya tercatat melanda sembilan kecamatan dengan cakupan sekitar 45 hingga 91 desa.

Sejumlah wilayah terdampak antara lain Kecamatan Pujut, Praya Timur, Praya Barat, Praya Barat Daya, Praya Tengah, Jonggat, Batukliang, dan Janapria.

Meski kebutuhan distribusi air bersih masih berlangsung, Zaenal memastikan anggaran penanganan dampak kekeringan masih mencukupi.