YLPK Bali Sentil Pertamina: Jangan Cuma Lempar Laporan di Atas Kertas

"Kami tegaskan, konsumen tidak boleh terus-menerus menjadi korban dari persoalan teknis dan kelemahan koordinasi distribusi. Konsumen membayar BBM dengan uangnya sendiri dan berhak memperoleh pelayanan yang layak, informasi yang benar, serta perlindungan dari kerugian akibat pelayanan yang bermasalah," lanjutnya.

Ia menegaskan, Pertamina harus hadir dengan solusi, bukan sekadar penjelasan. Pemerintah harus memastikan kondisi di lapangan, bukan hanya mengandalkan laporan administratif.

"Jangan sampai masyarakat Bali yang sedang bekerja, mengantar anak sekolah, menjalankan usaha, dan melayani wisatawan justru menanggung beban paling besar dari persoalan distribusi yang bukan mereka sebabkan," ungkapnya.

Ia menambahkan, YLPK Bali akan terus mengawal persoalan ini dan mendorong evaluasi serta pertanggungjawaban sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

"BBM boleh dinyatakan aman dalam laporan, tetapi ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika masyarakat bisa mendapatkan BBM tanpa harus mengantre berjam-jam. Konsumen bukan objek yang harus diminta terus bersabar. Konsumen adalah pihak yang hak-haknya wajib dilindungi," ujarnya.

Sebelumnya, di sejumlah titik SPBU di wilayah Bali mengalami antrean panjang. Hal tersebut terjadi, karena kekosongan bahan bakar minyak BBM. Antrean panjang terjadi sejak Senin (12/10) hingga Rabu (14/10).

Antrean kendaraan di SPBU mengular hingga di luar SPBU di Bali dan membuat pihak kepolisian mendatangi sejumlah SPBU di Bali, untuk mengantisipasi kemacetan di jalan dan berjalan tertib.

Kontributor : M Dafi

Baca Juga: Akibat Susah Dapat BBM, Pemprov Bali: Pegawai WFH dan Siswa Belajar Daring