Menteri Dalam Negeri Inggris Mengundurkan Diri Setelah Salah Kirim Email

SuaraBali.id - Menteri Dalam Negeri Inggris Suella Braverman memilih mengundurkan diri pada Rabu (19/10/2022) setelah salah membagikan dokumen resmi dari email pribadinya.

Suella Baraverman melakukan hal ini hanya 43 hari setelah dirinya ditunjuk Perdana Menteri Inggris Liz Truss.

Hal ini semakin menunjukkan kekacauan politik yang mencengkeram Inggris. Surat pengunduran dirinya inipun diunggah di Twitter dan ia menulis bahwa sebelumnya dia mengirim dokumen resmi dari email pribadinya ke kolega parlemen yang terpercaya.

"Ini merupakan pelanggaran teknis terhadap aturan. Namun, saya harus pergi," kata dia.

Ia pun mempercayai standar tertinggi dan pengunduran diri menurutnya adalah hal yang benar.

“Urusan pemerintah bergantung pada orang-orang yang  bertanggung jawab atas kesalahan mereka," ujar Braverman, melanjutkan.

Namun, Braverman kemudian berkomentar mengenai pemerintahan Truss.

"Kita sedang melalui masa yang penuh gejolak. Saya khawatir tentang arah pemerintah ini," kata Braverman.

Menurutnya pemerintahan Inggris saat ini tidak hanya melanggar janji utama kepada para pemilihnya tetapi Braverman juga memiliki keprihatinan serius tentang komitmen pemerintah untuk memenuhi janjinya, seperti mengurangi jumlah migrasi secara keseluruhan dan menghentikan migrasi ilegal, terutama penyeberangan kapal kecil yang berbahaya.

Braverman adalah sosok eksentrik dari sayap kanan Partai Konservatif yang berkuasa.

Setelah pengunduran diri Braverman, Truss menunjuk mantan Menteri Transportasi Grant Shapps sebagai menteri dalam negeri yang baru.

Jumat lalu, Truss terpaksa memecat Menteri Keuangan Inggris Kwasi Kwarteng, setelah anggaran mini, yang difominadi oleh pemotongan pajak yang besar dan tidak didanai, menyebabkan kekacauan di pasar keuangan.

Truss kemudian menunjuk Jeremy Hunt sebagai menteri keuangan yang baru.

Sejak menjabat, Hunt yang merupakan mantan menteri budaya, kesehatan, dan luar negeri membalikkan hampir semua pemotongan pajak dalam anggaran untuk mengatasi masalah khusus perekonomian. (ANTARA)