Bali

Gubernur NTT Minta Data Stunting Tingkatkan Akurasi

"Untuk mencapai zero stunting tentunya harus ada data yang akurat mulai dari desa karena angka stunting di semua kabupaten berasal dari desa," tegas Viktor.

M Nurhadi

Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor B. Laiskodat (kanan) saat bersama Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo, dalan kegiatan kunjungan kerja di Sikka pada Senin (27/8/2020). (ANTARA/HO-Humas Setda NTT)
Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor B. Laiskodat (kanan) saat bersama Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo, dalan kegiatan kunjungan kerja di Sikka pada Senin (27/8/2020). (ANTARA/HO-Humas Setda NTT)

SuaraBali.id - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat kembali tekankan pentingnya data akurat menyangkut masalah kekerdilan (stunting) di wilayahnya. Hal ini menurutnya bisa membantu penanganan secara cepat dan tepat sasaran.

"Data yang akurat sangat penting dalam menangani masalah stunting di NTT karena kerja tanpa data berarti kerja tanpa pengetahuan dan pasti hasilnya tidak berpengetahuan," ujarnya kepada Antara.

Gubernur Viktor juga mengapresiasi pemerintah daerah yang terus berupaya menurunkan angka kasus kekerdilan, salah satunya Kabupaten Sikka di Pulau Flores. Kasus di kabupaten ini menurun dari 25 persen menjadi 23 persen. Meski demikian, pemerintah setempat tidak lantas cepat berpuas diri lantaran target seluruhnya angka kekerdilan harus 0 persen.

"Dan untuk mencapai zero stunting tentunya harus ada data yang akurat mulai dari desa karena angka stunting di semua kabupaten berasal dari desa," tegasnya.

Gubernur Viktor meminta para bupati di 21 kabupaten di NTT agar memberikan arahan kepada para kepala desa untuk mendata secara baik jumlah ibu hamil di desa masing-masing.

Menurutnya, langkah strategis dalam penanganan kekerdilan adalah pemberian asupan yang gizi yang cukup kepada setiap perempuan yang hamil sehingga anak yang dilahirkan tidak menderita kekerdilan.

Viktor juga mengatakan, jika perempuan yang hamil mampu mengurus kandungannya secara baik dengan asupan gizi yang cukup otomatis tidak akan bermasalah. Namun, jika yang hamil itu ternyata miskin dan tidak mampu memenuhi kebutuhan gizi maka pemerintah wajib memberikan bantuan.

Oleh sebab itu, Gubernur Viktor juga meminta agar ke depan pembagian bantuan di tingkat desa tidak dilakukan di balai atau kantor desa namun bisa dipusatkan di posyandu setempat.

"Ini bertujuan agar selain menerima bantuan dari pemerintah, warga juga sekalian melakukan pemeriksaan kesehatan," pungkasnya.

Berita Terkait

Berita Terkini